Monday 18th November 2019

Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sulut Mendengarkan Laporan Pansus LKPJ Tahun 2017

 

CAHAYA MEDIA – SULUT ,Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jumat (27/04) siang, menggelar Rapat Paripurna istimewa dalam rangka penyerahan keputusan DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun Anggaran 2017.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, Wakil Ketua Stevanus Vreeke Runtu, Marthen Manoppo, dan Wenny Lumentut, serta dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Steven O E Kandouw.
Pada kesempatan ini Andre Angow menjelaskan jika , Kamis, 26 April 2018, DPRD telah menggelar paripurna pengambilan keputusan atas LKPJ Gubermur tahun 2027, yang di tuangkan dalam keputusan dewan, sebagai masukan kepada pemerintah agar dilalukan perbaikan pemerintahan baik menyangkut urusan desentrasi, tugas perbantuan maupun urusan wajib sebagaimana pasal 23 dan Penjeladan PP nomor 3 tahun 2007 tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD sebagai implentasi Uau nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahah Daerah.

Sebelum menyerahkan hasil keputusan dewan ini, ketua dewan memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus LKPJ Drs. Ferdinand Mewengkang untuk membacakan hasil rekomemdasi pansus.
Dalam Laporan Ketua Pansus LKPJ Ferdinand Mewengkang memberi apresiasi terhadap kinerja pemerintahan ODSK dalam LKPJ tahun anggaran 2017 yang dinilai pansus mampu Pemprov Sulut mampu mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan.

Sejumlah catatan kritis secara lugas disampaikan mantan birokrat senior yang dikenal sangat disiplin ini dari berbagai sektor baik menyangkut urusan desentralisasi , tugas perbantuan dan urusan wajib.
Dalam urusan pekerjaan umum, Pansus meminta agar pemerintah menuntaskan perssoalan pembebasan lahan, jalan rusak hingga pelebaran ruas jalan Manado-Tomohon hingga pembangunan jembatan.
Dibidang lingkungan pansus merekomendasikan untuk penertiban galian C diberbagai wilayah yang dinilai mengancam lingkungan sekitar.
Tak hanya itu, Mewengkang yang sudah beberapa kali menjadi ketua pansus LKPJ meminta Pemprov Sulut untuk segera menuntaskan persoalan batas wilayah di Sulut.

Dalam kesimpulan Pansus LKPJ menyatakan, penyelenggaraan kepemerintahan Sulut telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi catatan caatan yang diberikan oelh pansus tersebut, Gubernur Olly Dondokambey mengapresiasi setiap masukan dari pihak DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2017.
Gubernur meyakini rekomendasi yang disampaikan telah melalui suatu kajian pemikiran yang matang dan komprehensif serta terus memacu laju gerak roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi semakin optimal dan solutif menjawab harapan dan keinginan rakyat.
Oleh karena itu, gubernur Olly berharap setiap rekomendasi yang disampaikan oleh pihak DPRD dapat memenuhi ciri rekomendasi yang konstruktif, antara lain : diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik, ditujukan pada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak, dan dapat dilaksanakan dengan biaya

Pada kesempataj ini Gubernur meminta Perangkat Daerah, Biro, Kantor dan seluruh Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, untuk bersama-sama merespon cepat dan tepat berbagai rekomendasi ini, dengan melakukan perbaikan dan pembaharuan sebagaimana mestinya. Hadir dalam Paripurna Istimewa ini Selain, Pemerintah Sulut dan jajaran, forkopimplda, OJK, Unsur Perguruan Tinggi, KPU, Bawaslu, KPID dan tokoh agama, masyarakat serta insan pers.( Nixon Tanos )

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses