Tuesday 18th June 2019

Felly Runtuwene Sanggup Menyelesaikan Sidang Administratif dan Tidak Terbukti Lakukan Pelanggaran Pemilu

CAHAYA MEDIA – SULUT,  Felly Estelita Runtuwene (FER) akhirnya sanggup menyelesaikan sidang adjudikasi di Bawaslu Sulut dengan putusan tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu terkait beredarnya alat peraga pemilu berupa pulpen dan jam dinding di Universitas Negeri Manado (UNIMA) Tondano pada tanggal 28 Januari 2019 lalu.


Dugaan kampanye di kampus UNIMA terbantahkan, putusan Majelis Hakim Bawaslu di sidang, Senin (25/3/2019) malam.
Dikatakan salah satu Majelis Hakim Bawaslu Mustarin Humagi, Caleg DPR RI dari Partai Nasdem FER tidak terbukti melakukan pelanggaran administratif pemilu seperti yang dilaporkan Bawaslu Minahasa.
“Hasil putusan adalah pertimbangan majelis dari serangkaian seluruh proses pembuktian di dalam persidangan,” tutur Humagi saat diwawancarai sejumlah awak media usai pembacaan putusan.


Diakui Humagi, beberapa hal yang harus dinilai, namun dalam proses adjudikasi majelis hanya sebagai pemeriksa dan pemutus, diakui bahwa, terkait substansi ada pasal-pasal yang saling beririsan.
“Antara pasal 454 tentang temuan dugaan laporan dan (pasal) 460 terkait pelanggaran administrasi,” kata dia seraya menambahkan bahwa Bawaslu Sulut sudah melakukan adjudikasi sesuai aturan yang berlaku.
Lanjut Humagi, putusan menolak laporan Bawaslu Minahasa sudah melalui pertimbangan majelis.


“Dalam rapat pleno musyawarah yaitu pendalaman seluruh substansi atau dalil-dalil disampaikan pelapor, dan pernah di proses dalam ketentuan dugaan tindak pidana pemilu yang pernah ditangani sentra Gakkumdu Minahasa. Sehingga, terhadap keputusan tersebut majelis melakukan serangkaian pendalaman terkait keputusan yang sudah dibacakan dalam forum adjudikasi,” katanya.


Sementara saat ditanyakan apakah akan ada sanksi kode etik terhadap Bawaslu Minahasa, dikatakan Humagi belum bisa dipastikan.
“Terkait sanksi kode etik kami tidak bisa memastikan.  pasti Bawaslu dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi, dalam istilah hukum siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan terkait hal itu.

Pengujiannya melalui serangkaian,” tandas Humagi, sembari mengingatkan hukum beracara itu menggunakan KUHP sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.


Terpisah, para pengacara Nasdem yang menangani kasus dugaan pelanggaran administratif FER mengaku puas dengan putusan Majelis Hakim Bawaslu.


“Partai Nasdem sangat menghormati dan menghargai proses hukum yang sudah dijalankan oleh penyelenggara pemilu pada saat ini. Kami sangat berterima kasih dengan hasil yang sudah diputuskan. Kami sangat menerima,” jawab pengacara partai Nasdem tersebut. (Nita)

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.