Saturday 15th May 2021

Sulut Raih Wajar Tampa Pengejualian dalam Pengelolahan Keuangan Daerah Sulut Tahun 2020

 

CAHAYA MEDIA – SULUT, Sidang Paripurna dengan Agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Bertempat di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara, pada Pukul 10:00 WITA dalam
kegiatan Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020. Anggota IV BPK RI Ibu Dr. Isma
Yatun, CSFA., CFrA. melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 secara langsung kepada
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara dr. Fransiscus Silangen, Sp.B-KBD., dan Gubernur
Sulawesi Utara Olly Dondokambey, S.E. Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi
Utara dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat.


Hadir mendampingi Anggota IV BPK RI, Auditorat Utama Keuangan Negara VI
Bapak Dr. Dori Santosa S.E., M.M., CSFA, CfrA. dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi
Utara Bapak Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFrA., CSFA.
Anggota IV BPK RI dalam sambutannya menyampaikan BPK Memberikan Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Anggaran 2020. Lebih lanjut Anggota IV BPK RI menyatakan bahwa Pemeriksaan
Keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam
pengelolaan keuangan. Pemeriksaan Keuangan merupakan pernyataan profesional
pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan.
Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan
atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak
pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP,
antara lain:


1. Pengelolaan Dana BOS perlu perbaikan pada belum tersedianya mekanisme yang
mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari
Dana BOS serta belum dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai.
2. Kelemahan dalam sistem pengelolaan Aset Tetap yaitu masih adanya penatausahaan dan
pengamanan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal
3. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan.
Selain melaksanakan pemeriksaan LKPD, BPK juga menyerahkan LHP Long Form
Audit Report (LFAR), yaitu melakukan pengujian atas efektivitas pemberdayaan masyarakat
melalui penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara padat
karya.

Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan
LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan dalam upaya
memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD yang diterbitkan BPK, sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini
WTP terkait penyajian laporan keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber
daya yang ada semaksimal mungkin.

Dengan beberapa masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan republik indonesia  yang terus di benahi  sehingga untuk Kesekiaan kalinya Pemerintah Daerah Sulawesi Utara  Mendapatkan  Wjar Tampa  Pengejualian ( WTP ) tahun 2020 ini dengan berhasilnya  mendapatkan hal ini sudah tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri buat masyarakat pada umumnya akan tetapi juga ini merupakan bagian yang harus terus di pertahankan kedepan  karena masih banyak masukan masukan dari BPK RI  yang harus di perhatikan dan dilaksanakan.

Dalam sambutan bubernur Sulawesi utara Olly Dondokambey  menjelaskan beberapa hal termasuk masukan masukandari  badan Pemeriksa Keuangan  yang harus segera di perbaikinya agar menjadi baik dan tidak terlena dari hasil yang di peroleh imi untuk terus berinovasi bekerja sama dalam bersinergi antar instansi dan kemitraannya, atas nama gubernur saya ucapkan terima kasih buatmasyarakat sulut sehingga mendapatkan Predikat  WTP akan pengelolahan keuangan daerah sulawesi utara  ini. ( Nixon Tanos )

banner 468x60

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Comments are closed.